Home / Seputar Depok / Pewarta Depok Sepakat Bentuk Sekber

Pewarta Depok Sepakat Bentuk Sekber

DEPOK – Pers adalah Pilar ke-4 demokrasi setelah lembaga Eksekutif (Pemerintah), Legislatif (DPR/DPRD), dan Yudikatif (Lembaga Hukum), dengan fungsi sebagai alat Kontrol sosial dalam masyarakat/khalayak.

Peran Pers pada saat ini sangat penting di masyarakat. Pemberitaan Cover Both Side (Melihat sudut pandang berita dari dua sisi) adalah marwah insan Pers yang harus selalu dijaga. Karena Pers itu sendiri adalah alat kontrol sosial bagi pemerintah dalam setiap kebijakannya. Sehingga insan Pers seharusnya menjadi media penyampaian setiap aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Atas dasar tersebutlah perwakilan organisasi pers, pewarta dan pemilik media di Kota Depok menggagas dibentuknya sebuah Sekretariat Bersama (SEKBER) antar organisasi pers, pemilik media dan pewarta Kota Depok.

Kesepakatan tersebut tergagas usai sedikitnya 33 pewarta Kota Depok melakukan silaturahim dan diskusi bersama di Resto Sop Nusantara dibilangan Beji, Depok, dan membahas peran pers sebagai pilar ke-4 demokrasi khususnya di Kota Depok.

“Malam ini yang hadir ada 33 orang, namun banyak juga yang konfirmasi ke saya tidak bisa hadir karena cuaca hujan,” jelas Heri Budiman, pewarta senior Kota Depok sebagai inisiator silaturahim antar insan pers ini, Rabu (18/10).

Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa silaturahim ini pada dasarnya adalah sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi pewarta Kota Depok serta membahas isu-isu terkini yang terjadi di Kota Depok.

“Dari forum pertama tadi, kita sudah sepakat untuk membentuk Sekber dan langkah untuk mewujudkan Balai Wartawan dengan atau tanpa bantuan pemerintah daerah. Kedepannya, pertemuan seperti ini akan kita gelar rutin setiap pekan dan sifatnya inklusif, siapa saja bisa hadir atau berkontribusi,” tambah Heri.

Lahirnya kesepakatan membentuk Sekber ini sendiri merupakan angin segar untuk pewarta Kota Depok yang hingga saat ini masih termarjinalkan.

“Peran pers di Kota Depok ini kan masih seperti hantu atau apalah namanya, ada tapi tak diangggap ada atau bahkan ditiadakan. Contoh kecilnya adalah bagaimana sulitnya pewarta mengkonfirmasi sebuah isu ke pejabat Pemkot Depok. Selain pintu-pintu dinas yang selalu tertutup rapat, pejabat juga jarang sekali berada diruang kerjanya dengan alasan Dinas Luar. Wartawan yang nge-pos di Balai Kota pasti merasakan ini,” jelas Muhammad Iksan, perwakilan DepokPos yang turut serta hadir dalam pertemuan tersebut.

Diharapkan dari agenda yang akan digelar rutin kedepannya, pewarta dan media yang ada di Kota Depok bisa bersama-sama menjadi pilar ke-4 dari demokrasi dan menjalankan perannya sesuai dengan etika jurnalistik serta mampu memberi warna tersendiri bagi pembangunan di Kota Depok lewat berita-berita yang disampaikan kepada khalayak. (Fathiya/DepokPos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *