Home / Bisnis & Ekonomi / PROBLEMA DPS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PROBLEMA DPS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

 

 

Saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Dimana sudah banyak dari konsumen dan investor yang mulai bertransaksi di lembaga keuangan syariah.  Untuk menguatkan kepercayaan konsumen dan investor maka perlunya pengawasan DPS dalam memastikan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariah.

Perlu kita ketahui fungsi utama didirikannya DPS dalam sebuah institusi lembaga keuangan adalah untuk mengawasi kepatuhan kesyariahannya dari kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah. Meskipun sampai saat ini belum ada standar khusus bagaimana DPS melakukan tugas pengawasan itu.  Dalam pelaksanaannya DPS harus memiliki kualifikasi kompetensi dan ilmu pengetahuan yang memadai dalam melakukan tugas sebagai pengawas dan mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.

Pada umumnya tugas DPS terhadap lembaga keuangan syariah adalah menerbitkan fatwa untuk produk instrumen keuangan LKS, mengaudit proses penerapan kebijakan DPS melalui audit internal, menyatakan bahwa kegiatan dan produk LKS sesuai dengan standar syariah. Namun pada faktanya kebanyakan DPS hanya peduli terhadap kehalalan sebuah produk tanpa meninjau lebih dalam bagaimana pengimlementasiannya di pasar.

Disamping itu, DPS memiliki status hukum yang lemah bahkan di beberapa negara tidak ada dasar hukum untuk mendirikan DPS di lembaga keuangan syariah. Bilapun ada persyaratan hukum hal itu tidak memberikan kepastian bahwa keputusan mereka dianggap mengikat atau hanya bersifat nasehat. Seperti halnya OJK menganggap peran DPS hanya sebagai penasehat. Ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan syariah dalam LKS karena tidak memiliki paksaan dalam menerapkan kebijakan DPS terkait dengan produk layanan entitas.

Selain status hukum yang lemah serta tugas DPS yang ambigu, dari sisi independensi DPS masih dipertanyakan. Sebab pada umumnya DPS dipilih langsung oleh BOD atau manajemen dalam RUPS. Mengingat bahwa direksi biasanya mewakili pemegang saham terbesar disebuah lembaga Indonesia, maka tekanan semacam itu memungkinkan akan digunakan untuk melindungi kepentingan finansial, Serta  kurangnya objektifitas dalam memilih anggota DPS.

Oleh karena itu, untuk menekankan bahwa, untuk menjaga sistem keuangan dan kepercayaan investor yang sehat, maka regulator di negara-negara islam dan sekuler harus mengintervensi tata kelola syariah (SGF) dalam mengatur  lembaga keuangan syariah dengan kata lain market share islamiah yang solid tidak dapat didirikan kecuali dengan sistem pemerintahan syariah yang baik. ( Fathatun Nida/STEI SEBI)