Breaking News
Home / Bisnis & Ekonomi / Sudah Efekifkah Pelayanan Dewan Syariah di Bank Syariah?

Sudah Efekifkah Pelayanan Dewan Syariah di Bank Syariah?

 

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah telah membuat kemajuan pesat dengan total aset keuangan global saat ini diperkirakan sekitar USD2triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 17,3%. Meskipun Indonesia memiliki  jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, tetapi justru negara Malaysia lah yang memiliki kemajuan lebih dulu dalam aspek keuangan syariah.

Dalam hubungan untuk pertumbuhan industri, Malaysia dilaporkan menjadi yang terbesar ketiga di dunia setelah Iran dan Arab Saudi dan menyumbang sekitar 21,9% dari total aset perbankan domestik sementara juga menyumbang 9,6% dari perbankan syariah global pada akhir 2014. Secara khusus, Industri perbankan Islam Malaysia diakui menjadi yang paling berkembang secara global dengan komprehensif kerangka kerja pemerintahan yang ada untuk bank-bank Islamnya.

Dengan demikian, untuk mendukung pertumbuhan tersebut, diperlukan sebuah tata kelola, yang baik di bank-bank Islam guna menanamkan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan peringkat kredit, dan meningkatkan kinerja bursa saham industri perbankan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tata kelola yang baik tersebut, diperlukan Dewan Syariah di Bank Syariah.

Dewan Syariah memiliki peran penting berupa tanggung jawab untuk memberikan religious assurance yang berkontribusi pada ketahanan sistem tata kelola perbankan Islam serta mendukung legitimsi agama-etika yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universiti Putra Malaysia dan Cardiff University, dimana objeknya adalah 2 bank Islam di Malaysia, didapati hasil bahwa ternyata masih kurangnya beberapa kompetensi Dewan Syariah, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai perbankan dan keuangan. Hal itu terjadi karena pemilihan Dewan Syariah pada Perbankan Syariah lebih difokuskan kepada orang-orang yang lebih memiliki latar belakang pengetahuan keagamaan daripada pengetahuan mengenai perbankan dan keuangan. Sehingga Dewan Syariah internal perusahaan malah mendelegasikan fungsi tinjauan kepatuhan agama kepada pejabat internal lain yang kemudian mempresentasikan temuan mereka kepada mereka untuk disetujui.

Bukan hanya terjadi di Malaysia, permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia, terdapat beberapa Dewan Syariah yang merangkap tugas di lebih dari  2 lembaga.  Sehingga  hal tersebut dirasakan kurang efektif mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab Dewan Syariah.

Maka dalam penelitian tersebut, disarankan harus ada garis pemisahan yang jelas dalam tanggung jawab Dewan Syariah, dengan tugas kepatuhan agama ditransfer ke auditor agama eksternal dengan peran Dewan Syariah murni  untuk melayani dalam kapasitas penasihat agama internal.