Home / Bisnis & Ekonomi / Tantangan Auditor Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Tantangan Auditor Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan Islam saat ini sangatlah pesat, akan tetapi adanya perbedaan antara teori dan praktik yang dilakukan oleh auditor syariah pada lembaga keuangan syariah sehingga menimbulkan masalah di lembaga keuangan syariah. Misalnya di Indonesia saat ini seharusnya dalam melakukan tugas menjadi auditor syariah adalah Dewan Pengawas Syariah, akan tetapi dalam praktiknya yang menjalankan tugas menjadi auditor syariah bukanlah Dewan Pengawas Syariah.

Padahal, auditor syari’ah memainkan peran penting dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Menurut Karim (1990), semua Persyaratan syariah harus dipenuhi dan auditor dipercayakan untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi. Fungsi audit Syari’ah dapat dilakukan oleh auditor internal yang memiliki keterkaitan pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Untuk mengarsipkan tujuan akhir, auditor internal diminta untuk memainkan peran mereka dalam memastikan sistem pengendalian internal yang efektif yang telah diterapkan sesuai dengan praktek Syari’ah.

Menurut IFI, auditor eksternal juga dapat ditunjuk untuk melakukan audit Syari’ah (PwC, 2011). Namun, tugas audit Syari’ah harus dibagi antara auditor dan manajemen, dalam hal ini keterlibatan audit dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal untuk menjaga integritas, sedangkan peninjauan karena laporan syari’ah harus dilalui oleh manajemen. Konsekuensinya menurut AAOIFI, pengujian kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukti audit yang memadai dan tepat harus dikumpulkan oleh auditor eksternal yang memberikan jaminan bahwa laporan keuangan LKI sesuai dengan hukum syariah. Serupa dengan praktik auditor konvensional, auditor Syariah juga tidak memiliki tanggung jawab untuk mencegah ataun mendeteksi kecurangan dan kesalahan pada laporan keuangan. Namun, jika mereka menemukan adanya kecurangan terkait bendera merah selama kursus audit, dan mereka tidak mengambil langkah lebih lanjut untuk menyelidiki hal itu, mereka dapat dianggap lalai dan berpotensi menghadapi tuntutan hukum.

Sehingga dapat diketahui bahwa pentingnya kompetensi seorang auditor syariah dalam lembaga keuangan syariah. Menurut De Angelo dalam (Alim, Hapsari, & Purwanti, 2007), bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan sistem akuntansi keuangan kliennya. Dalam pengauditan, seorang auditor harus melaksankan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta auditor harus mempertahankan sikap kompetenya. Kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

a.Pendidikan formal dalam bidang akuntansi disuatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.

b.Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.

c.Pendidikan professional yang berkelanjutan selama menekuni karier auditor professional.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Minarni (2013), kegiatan audit pada LKS di Indonesia terdiri dari tiga lapis, pertama, auditor internal melakukan pengujian pada laporan keuangan LKS memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan tidak terjadi salah saja material. Kedua, auditor eksternal melaksanakan pengujian atas hasil kinerja auditor internal tersebut, dan ketiga, auditor eksternal yang memiliki sertifikasi SAS melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk dan transaksi LKS telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang berkenaan dengan laporan keuangan. Dalam praktiknya, menyangkut pada audit syariah di Indonesia, merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009), bahwa seorang auditor syariah harus memiliki dua kualifikasi, yakni kualifikasi syariah (fiqh muamalah) maupun di bidang keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, diketahui bahwa terjadi lack pada aspek kualifikasi auditor syariah. Lack ini terjadi dikarenakan hingga saat ini di Indonesia, lembaga pendidikan yang mencetak akuntan syariah sangatlah minim yang berimbas pada praktisi auditor syariah yang terbatas.

Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang mememiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemerikasaan audit syariah secara komprehensif. Ditambah tidak semua DPS memahami mekanisme audit syariah, karena di Indonesia rata-rata perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki DPS saat ini belum 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi.

Belum maksimalnya peran internal auditor yag dapat bersinergi dengan DPS melalui internal syariah review belum dimiliki oleh mayoritas LKS. Berdasarkan beberapa pemaparan, Dewan Pengawas Syariah di Indonesia belum bisa di katakan efektif dan kompeten dalam bidangnya.

Tantangan yang selanjutnya yakni kualifikasi praktisi audit Syariah. Auditor syari’ah diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat Islam yang fokus dan prioritasnya berbeda dengan pandangan kontemporer lainnya (N Kasim & M. Sanusi, 2013). Dengan demikian, auditor Syari’ah tidak saja bertanggung jawab untuk menjaga transparansi laporan keuangan namun juga memastikan bahwa dana di Lembaga Keuangan Syari’ah dimanfaatkan dengan tepat. Selain itu, auditor Syari’ah diharapkan dapat memenuhi syarat di bidang audit Syariah dan audit konvensional dalam masalah akuntansi.

Mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai di semua bidang keuangan dan bidang akuntansi terkait, termasuk audit agar dapat berperan secara efektif sebagai auditor syari’ah untuk Lembaga Keuangan Syari’ah. Sebuah studi oleh (N. Kasim & M. Sanusi, 2013) menemukan bahwa para praktisi yang memiliki kualifikasi akuntansi sebagian besar tidak memiliki kualifikasi Syari’ah pada saat bersamaan. Kurangnya mengaudit praktisi yang berkualifikasi atau berpengalaman baik dalam Syari’ah maupun audit konvensional bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan audit Syari’ah dan Industri Keuangan Syariah secara keseluruhan. Hal ini juga mungkin akan mengakibatkan gagalnya dalam menentukan visi dan misi Islam yang dipertahankan dalam LKS. Oleh karena itu, kebutuhan LKS memiliki auditor yang kompeten yang diadministrasikan dengan akuntansi dan audisi latar belakang harus segera diatasi.

Tantangan berikutnya yaitu kurangnya akuntabilitas auditor syariah. Auditor  internal maupun auditor eksternal dapat melakukan audit syari’ah asalkan mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip Syariah dan pelatihan yang memadai dalam melakukan audit tersebut. Laporan keuangan itu kemudian diserahkan kepada Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) untuk diajukan ke Dewan Gubernur Direksi yang akan mengambil keputusan akhir (ISRA, 2011). Mengingat hal ini, peran auditor Syari’ah terbatas pada penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan mempengaruhi pengambilan keputusan proses Lembaga Keuangan Syari’ah. Direksi memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membuat keputusan penting mengenai produk dan layanan Lembaga Keuangan Syari’ah.

Keterbatasan kekuasaan dalam mempengaruhi keputusan Dewan Pengawas Syari’ah oleh auditor Syariah menunjukkan bahwa auditor tidak memiliki akuntabilitas. Dengan demikian, auditor seharusnya lebih bertanggung jawab karena mereka harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, masyarakat dan Undang-Undang. Berikutnya Mereka bertanggung jawab kepada Allah atas setiap tindakan dan kelakuan (N Kasim & M. Sanusi, 2013).

Dapat disimpulkan, bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik seorang auditor syariah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Minimnya kompetensi auditor syariah dan kualifikasi yang mumpuni sehingga terjadinya perbedaan antara teori dan praktik yang sekarang berjalan di Lembaga Keuangan Syariah. (Salma Mardhiyah/STEI SEBI)